peraturan menteri dalam negeri. KEMENDAGRIPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021 Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. peraturan menteri dalam negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018 Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah MATERI POKOK PERATURAN Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 15 March 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISESASE 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. 6 tahun 1972; 5. Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan percepatan penyelesaian batas daerah indikatif, dengan hasil sampai akhir Februari 2022 telah diselesaikan 262 segmen batas daerah yang saat ini masih dalam proses penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta terdapat 49 segmen batas daerah yang masih dalam proses. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. 2, BN. 9. 3. 47, BN. GO. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Permendagri 111 tahun 2014 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN DAERAH TAHUNAN URAIAN PERENCANAAN REVIU, PELAKSANAAN REVIU, DAN PELAPORAN REVIU I. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 10. go. TENTANG DATABASE PERATURAN. Tutup. id : 34 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 5. 44. 476, : 46 HLM. 1222, kemendagri. Pasal 16 Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENATAAN DESA. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peratu ran Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 7. U. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanju tnya disebu t Desa, adalah kesatu an masyarakat hu ku m yang PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6. 2020/No. Nomor. 2020/No. 2017/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Tap MPR-R. Semoga informasi ini bermanfaat. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. 31 Desember 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Pengertian Umum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan: 1. METADATA PERATURAN. Download. 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. bahwa dalam rangka pengembangan. id : 18 hlm. 2014. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020. bahwa dalam rangka ketertiban, kerapian, kelancaran danPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. bahwa untuk memastikan efektivitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2009 tentang perubahan pertama atas peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja institut pemerintahan dalam negeri 380k: v. 2014/NO. 6 tahun 1972; 5. 5 Tahun 1974, perlu diatur lebih lanjut tata cara pengajuan permohonan dan penyelesaian pemberian haknya. 53, BN. 30 March 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 8558 kali; Diunduh 1371 kali; Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Bidang. Pasal 15 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 2002 kali; Diunduh 95 kali; Unduh. Lampiran 2. bahwa dalam rangka. 80; 12 hlm. TBN = Tambahan Berita Negara. Mengingat : 1. Nomor. TENTANG . Nomor Tambahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK di tetapkan oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 4 November 2019 di Jakarta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Belum ada data…. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. BAB I KETENTUAN UMUM. 2018/NO. NOMOR 51 TAHUN 2010 . Tutup. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai asas, prinsip, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2008. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Hal ini merupakan tindak lanjut amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai. Semoga informasi ini bermanfaat. 1, BN. Tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri; - 2 - 8. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat. Batang Tubuh. bahwa Peraturan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PRESIDEN: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 114: Tahun: 2021: Tentang: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Tempat. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 21. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2014/NO. Alamat Kantor :Jalan Medan Merdeka Utara No. ht ng nta-te 23 MENTERI DALAM NEGERI-20 REPUBLIK INDONESIA. E. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami. id : 7 hlm. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. 1433, peraturan. PERPRES No. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahu n 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah. 168 Tahun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Semoga informasi ini bermanfaat. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Tutup. 187 dan No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM. 8. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan. 19, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. 547, peraturan. MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG. Pasal 5 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2016/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Nomor. ID : 24 HLM. 16. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah DaerahPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. id : 17 hlm. 137, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. TENTANG . 2019/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri; Keputusan Menteri Dalam Negeri; Instruksi Menteri Dalam Negeri; Surat Edaran; Informasi Publik. Cari. Tanggal Terbit. ID : 110 HLM. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97. 52, kemendagri. bahwa untuk. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. Status. TBN = Tambahan Berita Negara. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 22 tahun 20202016 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4), pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 25 February 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 3044 kali; Diunduh 220 kali; Unduh. tata cara pelantikan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 564). 2016. Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (5. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang. Judul. 2. b. 78, BN. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 59. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Badan Layanan Umum Daerah. id : 9 hlm.